Pasal 372 KUHP Mengatur Tindak Pidana Penggelapan dan Hukumannya

 

Foto Ilustrasi Kasus Penggelapam

kolomberita.id - Pasal 372 KUHP adalah salah satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Pasal ini secara rinci menjelaskan mengenai perbuatan seseorang yang dengan sengaja memiliki barang yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang lain, termasuk barang serupa atau sejenis, yang ada dalam tangannya bukan karena perbuatan jahat.

Analisa lebih mendalam mengenai Pasal 372 KUHP menunjukkan bahwa terdapat unsur subjektif dan objektif yang harus terpenuhi untuk menetapkan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini. Unsur subjektif mengharuskan pelaku bertindak dengan sengaja, artinya pelaku dengan sengaja memiliki barang yang sebenarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu, unsur objektif Pasal 372 KUHP mencakup beberapa aspek. Pertama, barang yang dimiliki oleh pelaku harus sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang lain, sehingga pelaku tidak memiliki hak atas barang tersebut. Kedua, barang yang dimiliki pelaku harus serupa atau sejenis dengan barang yang sebenarnya milik orang lain, menunjukkan bahwa barang yang dimiliki pelaku memiliki karakteristik yang mirip atau sama dengan barang milik orang lain. Ketiga, penting untuk ditegaskan bahwa pelaku memiliki barang tersebut dalam tangannya bukan karena perbuatan jahat, artinya pelaku memperoleh barang tersebut secara sah atau tidak melalui tindakan yang melanggar hukum.

Dalam hal terbukti bersalah melakukan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal empat tahun. Hukuman tersebut bertujuan sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana penggelapan. Adapun penetapan hukuman penjara ini didasarkan pada tingkat keberatan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam konteks hukum pidana, penting bagi masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menjaga kesadaran akan batasan-batasan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk informasi yang lebih rinci dan tepat mengenai Pasal 372 KUHP, disarankan untuk merujuk pada sumber hukum yang kompeten, seperti perundang-undangan, dan jika diperlukan, berkonsultasilah dengan ahli hukum yang berwenang.